NUANSA SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, mendampingi Anggota DPR RI, Zainul Munasichin, dalam kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan BPJS Kesehatan yang digelar di GOR Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/3/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum dialog terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait menu selama bulan Ramadan yang mendapat perhatian dari masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga menyoroti pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan.
DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Peresmian Reaktor Biogas dan Solar Dryer House di Simpenan
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), BPJS Kesehatan, kader PKB se-Dapil VI, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Dadang Hermawan menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan bentuk edukasi agar masyarakat memahami manfaat BPJS Kesehatan dan turut aktif mengawasi implementasi Program MBG, terutama di bulan Ramadan.
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog bersama. Masyarakat tidak hanya memahami manfaat BPJS Kesehatan, tetapi juga harus berperan mengawasi pelaksanaan MBG agar sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga menyebut kegiatan tersebut sebagai momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan warga serta para kader di Dapil VI.
Sementara itu, Zainul Munasichin menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan MBG di Dapil VI berjalan sesuai regulasi. Ia menyoroti adanya keluhan warga terkait menu yang dibagikan selama Ramadan.
Menurutnya, selama bulan puasa, menu yang didistribusikan berupa makanan kering dan dibagikan secara rapel setiap dua hari sekali. Namun, sejumlah warga mempertanyakan kualitas, komposisi, hingga kesesuaian standar harga makanan yang diterima.
“Kami sudah meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh. Kami juga mengingatkan SPPG-SPPG agar tidak mengurangi kualitas makanan, baik dari sisi harga maupun komposisi,” tegasnya.
Zainul turut menyinggung perlunya keterbukaan dari pengelola SPPG dalam menanggapi kritik. Ia menilai transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut.
“Ini program Presiden. Jangan alergi terhadap kritik. Jika ada keluhan, ajak dialog dan jelaskan secara terbuka rincian harga serta komposisinya agar tidak timbul prasangka,” katanya.
Ia menambahkan, sanksi dapat dipertimbangkan apabila ditemukan pelanggaran berulang tanpa adanya perbaikan.
“Jika hanya terjadi satu-dua hari dan langsung dibenahi, masih bisa dimaklumi. Namun, jika sudah diingatkan dan tidak ada perubahan dalam waktu lama, tentu perlu langkah tegas,” pungkasnya. (adv)
