NUANSA SUKABUMI – Musibah tanah longsor yang melanda kawasan perumahan di Desa Kutajaya, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, BBA., S.H., bersama Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, turun langsung ke lokasi bencana untuk meninjau kondisi di lapangan sekaligus berdialog dengan warga terdampak, Minggu (5/7/2026).
Kehadiran jajaran Partai Gerindra tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, tetapi juga untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang diduga menjadi penyebab terjadinya longsor.
BACA JUGA Ali Sadikin Ungkap Alasan Gerindra Layak Menjadi Pilar Utama Menuju Indonesia Emas dan Sejahtera
Berdasarkan hasil peninjauan, sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari aspek tata kelola lingkungan, sistem drainase, hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan. Berbagai temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat dan mendorong adanya penanganan yang menyeluruh.
“Kami siap mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat Desa Kutajaya. Persoalan ini bukan hanya tentang penanganan pascabencana, tetapi juga bagaimana mengetahui penyebab longsor secara menyeluruh serta memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kelalaian,” tegas Teddy.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menilai penyebab longsor harus ditelusuri secara objektif melalui investigasi yang komprehensif.
“Kami hadir bukan hanya melihat dampaknya, tetapi ingin mengetahui secara langsung apa yang menjadi penyebab terjadinya longsor ini. Apakah ada faktor kelalaian, kesalahan perencanaan, atau persoalan teknis lainnya, semuanya harus dikaji secara terbuka demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Yudha juga menegaskan bahwa suara masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penanganan bencana maupun pembangunan ke depan. Menurutnya, kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas dalam penyusunan program pemerintah.
“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini, apakah relokasi, perbaikan infrastruktur, atau penanganan darurat. Seluruh aspirasi tersebut akan kami perjuangkan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD maupun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Desa agar masuk dalam perencanaan pembangunan secara resmi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi kondisi darurat.
“Sebagai anggota DPRD, kami harus siap selama 24 jam untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan ketika rakyat membutuhkan kehadiran pemerintah dan wakilnya. Karena itu kami memilih turun langsung ke lokasi untuk berdialog dan mencari solusi bersama warga,” tambah Yudha.
Dalam dialog yang berlangsung di lokasi bencana, warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari kekhawatiran terhadap potensi longsor susulan hingga harapan agar pemerintah menghadirkan solusi yang bersifat permanen, bukan sekadar penanganan darurat.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan pembangunan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab seluruh pihak terkait guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh kepastian penanganan yang nyata. Bagi Gerindra, penanganan bencana tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret, evaluasi menyeluruh, serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
